MANOKWARI, Lingkar.news – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya sepanjang tahun 2025 mencapai Rp735,59 miliar.
Pembiayaan tersebut disalurkan kepada 11.171 debitur, mayoritas merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di dua provinsi tersebut.
KUR Jadi Penggerak Ekonomi UMKM
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II DJPb Papua Barat, Satryo Budi Cahyono, mengatakan penyaluran KUR menjadi salah satu instrumen utama dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat.
“Penyaluran KUR merupakan instrumen penting untuk mendukung keberlangsungan usaha, khususnya bagi pelaku UMKM,” ujarnya di Manokwari.
Realisasi KUR di Provinsi Papua Barat
Untuk wilayah Papua Barat, Satryo merinci penyaluran KUR tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Kabupaten Manokwari mencatat realisasi sebesar Rp137,20 miliar untuk 1.969 debitur, disusul Kabupaten Teluk Bintuni Rp68,34 miliar (909 debitur).
Selanjutnya, Kabupaten Fakfak menerima Rp54,09 miliar (1.028 debitur), Kabupaten Kaimana Rp45,54 miliar (714 debitur), Kabupaten Teluk Wondama Rp18,64 miliar (372 debitur), dan Kabupaten Manokwari Selatan Rp6,34 miliar (43 debitur).
“Total penyaluran KUR di Papua Barat tercatat Rp330,22 miliar untuk 5.035 debitur. Hanya Kabupaten Pegunungan Arfak yang belum memiliki debitur KUR,” jelasnya.
Kota Sorong Dominasi KUR Papua Barat Daya
Sementara itu, di wilayah Papua Barat Daya, Kota Sorong menjadi daerah dengan realisasi penyaluran KUR terbesar, yakni Rp242,67 miliar untuk 3.711 debitur.
Disusul Kabupaten Sorong Selatan Rp77,70 miliar (946 debitur), Kabupaten Sorong Rp53,88 miliar (953 debitur), Kabupaten Raja Ampat Rp22,23 miliar (316 debitur), Kabupaten Tambrauw Rp4,47 miliar (118 debitur), dan Kabupaten Maybrat Rp4,42 miliar (92 debitur).
“Total KUR di Papua Barat Daya mencapai Rp405,37 miliar untuk 6.138 debitur. Kota Sorong menjadi yang terbesar baik di Papua Barat Daya maupun Papua Barat,” katanya.
Sektor Perdagangan Dominasi Penyaluran KUR
Menurut Satryo, penyaluran KUR di dua provinsi tersebut didominasi sektor perdagangan besar dan eceran dengan realisasi mencapai Rp386,58 miliar. Hal ini mencerminkan tingginya kebutuhan modal kerja pelaku usaha di sektor tersebut.
Sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan berada di posisi kedua dengan realisasi Rp92,23 miliar, disusul sektor jasa kemasyarakatan sebesar Rp78,99 miliar.
“Pemerintah terus mendorong agar pemanfaatan KUR semakin merata ke sektor-sektor produktif lainnya agar berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan perbaikan ekonomi,” ujarnya.
Skema KUR dan Penyaluran UMi
Satryo menambahkan, penyaluran KUR tahun 2025 menggunakan tiga skema, yakni KUR mikro dengan realisasi Rp415,56 miliar, KUR kecil Rp317,09 miliar, dan KUR super mikro Rp2,94 miliar.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp11,58 miliar kepada 1.885 debitur di Papua Barat dan Papua Barat Daya yang belum bankable.
“UMi disalurkan oleh lembaga nonbank seperti Pegadaian, sedangkan KUR disalurkan melalui perbankan,” katanya.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki
