WAMENA, Lingkar.news – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, Papua Pegunungan, menyediakan beasiswa pendidikan kesehatan tahun 2025 senilai Rp22,1 miliar.
Beasiswa pendidikan kesehatan itu rencananya diberikan untuk pendidikan kedokteran hingga bidan. Namun, pemerintah masih merinci peruntukan beasiswa tersebut.
Sesuai perundang-undangan saat ini penanggung jawab beasiswa pendidikan kesehatan telah dialihkan dari Dinas Pendidikan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) mulai tahun 2025.
Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kabupaten Jayawijaya, Ayub Matuan, mengatakan pihaknya saat ini menangani beasiswa pendidikan kesehatan bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan kedokteran, keperawatan, gizi, kesehatan lingkungan, dan bidan.
Ayub mengatakan anggaran beasiswa pendidikan kesehatan tahun ini berkurang karena kebijakan efisiensi anggaran.
“Awalnya di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) induk beasiswa pendidikan kesehatan Rp40 miliar, kemudian terjadi pergeseran berubah menjadi Rp36 miliar dan terjadi perubahan DPA induk akhirnya menurun hingga Rp22,1 miliar,” terangnya.
Namun, penyaluran beasiswa pendidikan kesehatan ada keterlambatan karena belum ada perincian.
“Anggaran beasiswa pendidikan kesehatan yang diterima Rp22,1 miliar itu masih utuh dan belum dirinci setiap perguruan tinggi, setiap jurusan sehingga terjadi keterlambatan,” ujarnya.
Dinkes Jayawijaya sedang memproses atau merinci kategori beasiswa, seperti beasiswa mandiri, beasiswa perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi dimana mahasiswa menempuh studi, dan jurusan apa yang diambil.
“Kami sadari hal itulah yang menjadi keterlambatan hingga sekarang. Bulan ini kemungkinan besar anggaran sudah bisa digeser sesuai petunjuk dari DPRK Jayawijaya,” terangnya.
Pihaknya juga menyinggung masalah keterlambatan pembayaran iuran perkuliahan dan koas sejumlah mahasiswa di perguruan tinggi.
Dia menyebut telah menyurati perguruan tinggi agar aktivitas perkuliahan mahasiswa tidak terhambat karena keterlambatan pembayaran iuran semester, biaya koas, dan lain-lain.
“Kami berharap aktivitas perkuliahan dan koas bagi mahasiswa kedokteran tetap berjalan karena pelunasan biaya itu tetap dilakukan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Langkah tersebut menyikapi adanya 20 mahasiswa kedokteran jalur mandiri yang sementara berkuliah di Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Papua, terlambat bayar administrasi pendidikan.
Jurnalis: Rara
Editor: Ulfa Puspa
