SORONG, Lingkar.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong menganggarkan dana sebesar Rp17 miliar untuk mengoptimalkan program sekolah gratis.
Kebijakan ini diposisikan sebagai investasi jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Papua Barat Daya menuju Indonesia Emas dan Papua Emas 2045.
Sekolah Gratis untuk Pemerataan Pendidikan
Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menegaskan bahwa program sekolah gratis bukan sekadar slogan, melainkan langkah konkret pemerintah daerah untuk memastikan seluruh anak Papua mendapatkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP).
“Indonesia Emas 2045 itu bukan slogan. Kita harus beraksi, dan Papua juga harus emas. Tidak ada jalan lain untuk maju selain melalui pendidikan. Oleh karena itu, sekolah harus gratis, tidak boleh ada lagi pungutan,” ujarnya, Sabtu (31/1/2026).
Menurutnya, pendidikan gratis merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mencetak generasi Papua yang terdidik, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Pemkot Sorong Tegas Larang Pungutan Sekolah
Septinus menegaskan Pemkot Sorong tidak akan mentolerir adanya pungutan di sekolah-sekolah yang telah masuk dalam program sekolah gratis.
“Tahun ini sudah kami anggarkan. Kalau ada sekolah yang masih pungut biaya, langsung kami evaluasi,” katanya.
Langkah ini diambil untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Diperkuat Kolaborasi dengan Pemprov
Selain anggaran dari APBD Kota Sorong sebesar Rp17 miliar, pelaksanaan program sekolah gratis juga diperkuat melalui kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD).
Pemprov PBD memberikan dukungan anggaran sekitar Rp6 miliar untuk menunjang keberlanjutan program tersebut.
“Ini kerja bersama. Saya dan Gubernur berkolaborasi mendorong sekolah gratis. Provinsi bantu sekitar Rp6 miliar, dan kami siapkan anggaran. Anggarannya bisa bertambah menyesuaikan jumlah penduduk yang terus meningkat,” ujarnya.
Dorong Sekolah Gratis di Seluruh PBD
Wali Kota Sorong berharap kebijakan sekolah gratis tidak hanya diterapkan di wilayah Kota Sorong, tetapi juga di lima kabupaten lain di PBD agar pembangunan SDM berjalan merata.
“Lima kabupaten lain harus ikut. Tidak boleh ada pungutan. Kita siapkan SDM Papua Barat Daya menuju Indonesia Emas dan Papua Emas 2045,” katanya.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas
Selain sektor pendidikan, Pemkot Sorong juga menempatkan kesehatan sebagai prioritas utama dalam visi pembangunan daerah yang dirangkum dalam konsep “bersih, maju, hijau, aman, dan sejahtera.”
“Kesehatan adalah bagian dari visi-misi. Kita ingin masyarakat sehat, maka kita harus siapkan infrastruktur dan layanan kesehatan yang memadai ke depan,” ujarnya.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki
