MANOKWARI, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menjajaki peluang kerja sama dengan Pemerintah Inggris untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, lingkungan, pendidikan, dan riset.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Kerja Sama Sejak Deklarasi Manokwari
Gubernur Dominggus mengatakan hubungan Papua Barat dengan Kedutaan Besar Inggris telah terjalin sejak periode pertama kepemimpinannya pada 2017–2022. Kerja sama tersebut melahirkan Deklarasi Manokwari sebagai komitmen daerah dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.
“Selasa kemarin, kami sudah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Inggris untuk melanjutkan kerja sama yang pernah terjalin pada periode pertama saya memimpin,” ujar Dominggus dalam keterangan tertulis di Manokwari, Rabu (4/2/2026).
Ia menjelaskan, pertemuan tersebut membahas perkembangan implementasi Deklarasi Manokwari, termasuk capaian, tantangan, serta peluang dukungan Pemerintah Inggris melalui kerja sama lintas kementerian.
Perlindungan Hutan dan Laut Papua Barat
Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menerjemahkan komitmen Deklarasi Manokwari ke dalam kebijakan konkret melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Sebanyak 70 persen kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan lindung, sementara 50 persen wilayah laut dijaga dengan prinsip pemanfaatan berkelanjutan.
“Dokumen RTRW yang ditetapkan pemerintah provinsi selaras dengan RTRW kabupaten dan nasional,” kata Dominggus.
Selain itu, Papua Barat memiliki landasan hukum kuat melalui kebijakan otonomi khusus, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 dan 23 peraturan daerah khusus. Salah satunya mengatur pengakuan dan perlindungan hutan adat yang kini memasuki tahap implementasi.
Dukungan Inggris dan Agenda di Manokwari
Pihak Kedutaan Besar Inggris merespons positif langkah Papua Barat dalam menindaklanjuti Deklarasi Manokwari. Kedutaan Inggris juga menyampaikan tengah melakukan pembahasan awal dengan Kementerian Kehutanan terkait pendataan dan registrasi hutan adat di Papua.
Gubernur Dominggus turut mengundang Duta Besar Inggris untuk menghadiri dua agenda internasional yang akan digelar di Manokwari pada 9–14 Februari 2026.
Dua agenda tersebut adalah 12th International Flora Malesiana Symposium dan International Nature-Based Climate Solutions Conference. Kedua forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat posisi Papua Barat sebagai provinsi yang berkomitmen terhadap perlindungan keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.
Riset dan Pembangunan Berbasis Lanskap
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Papua Barat, Charlie D Heatubun, mendorong pendekatan pembangunan berbasis lanskap ridge to reef.
Pendekatan ini bertujuan memastikan agenda pembangunan nasional, seperti ketahanan pangan dan energi, tetap sejalan dengan perlindungan keanekaragaman hayati dan hak masyarakat adat.
Pemprov Papua Barat juga telah menjalin kerja sama riset dengan Royal Botanic Gardens untuk pemetaan kawasan tumbuhan penting sebagai dasar penataan ruang daerah.
“Salah satu implementasinya adalah pengembangan Kampung Wisata Kwau sebagai proyek percontohan lanskap ridge to reef,” ujarnya.
Beasiswa Inggris untuk Mahasiswa Papua
Menutup pertemuan, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menyampaikan tawaran program beasiswa bagi mahasiswa Papua untuk melanjutkan studi di Inggris.
“Tahun ini menjadi kesempatan awal karena untuk pertama kalinya ada aplikasi dari orang asli Papua. Kami berharap ke depan lebih banyak mahasiswa dari Papua Barat dapat mengakses universitas di Inggris,” kata Dominic.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Inspektur Papua Barat, Kepala Dinas Kominfo Perstatik, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta Kepala Badan Penghubung Daerah Papua Barat.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki
