JAKARTA, Lingkar.news – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pada empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua rampung pada 2028.
“Semoga pembangunan daerah DOB ini harapan besar kami akan diresmikan Bapak Presiden di tahun 2028,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Percepatan Pembangunan KIPP DOB Papua
Ribka mengatakan Kemendagri terus memperkuat koordinasi dengan semua pihak terkait dalam rangka percepatan pembangunan tersebut demi target penyelesaian pada 2028.
Ia menegaskan pentingnya percepatan pembangunan KIPP pada DOB Papua dengan tetap memastikan kepastian hukum dan sinergi lintas kementerian/lembaga.
“Ada banyak program yang dilakukan (untuk KIPP). Selain membangun kantor gubernur, DPR, dan MRP (Majelis Rakyat Papua), juga beberapa sanitasi, jalan, dan beberapa program yang menurut kami sangat sekali membantu teman-teman di daerah,” ujarnya.
Ia menyebut progres di sejumlah DOB menunjukkan perkembangan signifikan, meski masih terdapat beberapa aspek hukum yang perlu diselesaikan melalui koordinasi dengan gubernur dan pemangku kepentingan daerah.
Ribka juga menggarisbawahi kejelasan mengenai kemungkinan adanya lelang baru atau mekanisme lainnya berkaitan dengan pembangunan.
“Kami mohon dukungan dari gubernur empat daerah DOB, dan juga masyarakat serta Forkopimda yang ada di sana untuk bersama-sama kita memberikan dukungan full kepada Kementerian PU, dan juga Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.
Bagian dari Proyek Strategis Nasional
Ia menyampaikan dikarenakan pembangunan KIPP DOB merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), maka diharapkan nantinya dapat diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto atau Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah seluruh tahapan dan pembangunan terselesaikan.
Ribka juga menekankan pentingnya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah sehingga dapat bersinergi dengan baik.
Dalam waktu dekat, Kemendagri bersama Kementerian PU berencana turun langsung ke daerah untuk memastikan berbagai kendala dapat diselesaikan secara terintegrasi.
Progres Pembangunan di 4 Provinsi DOB
Di sisi lain, Wamen PU Diana Kusumastuti menyampaikan tiga provinsi telah menunjukkan progres pembangunan yang cukup signifikan. Ia merinci, Papua Barat Daya telah rampung, Papua Selatan bahkan sudah difungsionalkan.
Sementara, Papua Tengah kini mulai memasuki tahap pelaksanaan pembangunan. Adapun satu provinsi lainnya, yakni Papua Pegunungan, masih memerlukan percepatan karena pihaknya masih menunggu dokumen feasibility study (FS) dan master plan.
Pada 2026, akses terhadap dokumen tersebut ditargetkan sudah tersedia sehingga percepatan pembangunan KIPP di Papua Pegunungan dapat segera diwujudkan.
“Saya berharap 2028 sesuai dengan kita rapat dengan Komisi II (DPR RI) kemarin, itu bisa difungsionalkan dan bahkan mudah-mudahan bisa diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk empat DOB yang ada di Papua,” kata Diana.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki
