JAKARTA, Lingkar.news – Anggota DPR RI Maman Imanulhaq menyatakan demo masyarakat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada 13 Agustus 2025 bisa menjadi contoh secercah harapan terkait kedaulatan rakyat dan demokrasi.
Menurutnya, masyarakat Pati memberi contoh bahwa kebijakan kepala daerah yang merugikan rakyat bisa diresistansi, walaupun tidak memiliki saluran untuk mengkritisi.
Adapun Bupati Pati Sudewo sebelumnya mengeluarkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen yang memicu protes.
“Sesungguhnya perjuangan rakyat secara keseluruhan menjadi semangat bagi munculnya proses demokrasi yang sehat dan berdaulat,” kata Maman di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.
Dia menilai bahwa masyarakat Pati awalnya melakukan protes dengan cara yang elegan, yakni dengan mengumpulkan dukungan logistik berupa makanan dan minuman di lokasi sekitar aksi massa.
Menurutnya, Bupati Pati Sudewo sebetulnya sudah membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2 tersebut. Namun, kata dia, ada komunikasi yang terputus antara pemerintah dengan masyarakat.
“Komunikasi itulah yang sebenarnya dibutuhkan dalam proses demokrasi bahwa niat baik kekuatan kedaulatan rakyat di Pati seharusnya direspon oleh komunikasi yang bagus dari pihak Bupati,” kata dia.
Pada Rabu siang, warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, melakukan unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya, buntut dari polemik kenaikan PBB.
Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati, depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati.
Sejumlah orator dalam aksi tersebut mendesak Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya karena dinilai bersikap arogan. Sejauh ini, aksi itu pun menjadi ricuh hingga polisi mengambil tindakan represif.
Jurnalis: Ant/Ceppy Febrinika Bachtiar
Editor: Rosyid
