MANOKWARI, Lingkar.news – Program Papua Barat Sehat menyerap anggaran sekitar Rp2 miliar sepanjang 2025, seiring percepatan layanan rujukan dan operasi medis bagi orang asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Barat.
Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat dr Alwan Rimosan mengatakan program tersebut berjalan efektif sejak November 2025 setelah pemerintah provinsi merampungkan regulasi teknis pelaksanaannya.
“Walaupun baru efektif November, layanan kesehatan yang bersifat penyelamatan nyawa sudah ditangani lebih awal dengan pertanggungjawaban penuh pemerintah daerah,” kata Alwan di Manokwari, Senin (26/1/2026).
Dasar Hukum Layanan Medis Darurat
Alwan menjelaskan, tindakan medis darurat tetap dapat dilakukan karena regulasi rujukan tahun 2015–2016 masih berlaku dan belum dicabut. Hal itu menjadi dasar hukum bagi pemerintah provinsi dalam menangani kasus kegawatdaruratan medis.
Pada 2025, jumlah pasien yang memperoleh pembiayaan program Papua Barat Sehat untuk tindakan operasi tercatat 12 orang, sementara lebih dari 20 pasien mendapatkan layanan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan.
“Memasuki 2026, layanan rujukan medis terus berjalan sejak Januari dengan cakupan pelayanan yang tetap sama,” ujarnya.
Tanggung Biaya Pendamping Pasien
Selain pembiayaan tindakan medis dan operasi, program Papua Barat Sehat juga menanggung kebutuhan keluarga pasien yang mendampingi selama masa perawatan di rumah sakit.
Program ini didanai dari dana otonomi khusus (otsus) sebesar Rp50 miliar, yang dialokasikan untuk menangani 21 jenis penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
“Program ini bertujuan menjamin akses pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya orang asli Papua,” kata Alwan.
10 RS Beri Layanan Gratis OAP
Terdapat 10 rumah sakit yang memberikan layanan kesehatan gratis bagi OAP di Papua Barat yaitu, RSUP Papua Barat, RSUD Manokwari, RSUD Fakfak, RSUD Kaimana, RSUD Teluk Bintuni, dan RSUD Teluk Wondama.
Kemudian, RSUD Manokwari Selatan, RS TNI Angkatan Laut Azhar Zahir Manokwari, RS TNI Angkatan Darat Johanis Abraham Dimara Manokwari, serta RS Bhayangkara Lodewijk Mandacan Polda Papua Barat.
“Termasuk dengan rumah sakit rujukan nasional yang berada di luar wilayah Papua Barat. Penerima manfaat diprioritaskan bagi OAP yang kurang mampu, memiliki KTP Papua Barat, serta terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan,” katanya.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki
