MANOKWARI, Lingkar.news – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan kebutuhan beras untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencapai rata-rata 2,6 ton per bulan. SPPG melayani sekitar 3.000 penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Perwakilan Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Gusti Yudha, menjelaskan bahwa kebutuhan pangan SPPG sangat besar karena menu yang disiapkan sesuai standar gizi seimbang untuk anak sekolah.
“Untuk kebutuhan karbohidrat, SPPG rata-rata membutuhkan 2,5 ton beras setiap bulan atau sekitar 200–225 kilogram per hari,” kata Gusti saat sosialisasi BGN bersama Anggota DPR RI Obet Rumbruren di Manokwari, Jumat, 14 November 2025.
Gusti menyebutkan kebutuhan protein hewani juga tinggi. Setiap bulan, dapur SPPG memerlukan 2,6 ton ayam atau sekitar 300 kilogram per hari. Selain itu, kebutuhan telur mencapai 26.400 butir atau sekitar 1,6 ton per bulan. Rata-rata 3.300 butir telur dibutuhkan setiap kali masak dan disajikan dua kali dalam seminggu.
Selain bahan pangan utama, SPPG juga memerlukan 1.300 bungkus tempe per bulan dan ratusan kilogram sayuran untuk melengkapi menu harian penerima manfaat.
Juknis Baru, BGN Batasi Satu SPPG Maksimal Layani 2.500 Penerima MBG
Gusti menegaskan, tingginya kebutuhan bahan pangan SPPG menciptakan peluang ekonomi yang besar bagi masyarakat sekitar, termasuk petani, peternak, dan pelaku usaha kecil.
“Ini menjadi potensi untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Partisipasi warga diperlukan untuk menyediakan bahan pangan lokal,” ujarnya.
Saat ini, terdapat 20 dapur SPPG di Kabupaten Manokwari, sehingga bahan pangan yang dibutuhkan sangat banyak dan memerlukan peran aktif dari seluruh masyarakat.
Meskipun mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal, SPPG tidak dapat membeli bahan baku dalam jumlah kecil. Pengadaan dilakukan dalam partai besar, sehingga suplai harus dilakukan secara kolektif melalui koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Warga bisa berkoordinasi dengan koperasi atau BUMDes. Bahan pangan dikumpulkan dulu, kemudian disetor ke dapur SPPG dalam jumlah besar,” katanya.
BGN berharap masyarakat yang sebelumnya berhenti bertani atau beternak dapat kembali aktif untuk memenuhi pasokan bahan pangan SPPG.
“Implementasi MBG bukan hanya menurunkan angka gizi buruk, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal,” kata Gusti.
Setiap satu SPPG disebut dapat menyerap hingga 50 tenaga kerja, terdiri atas kepala dapur, ahli gizi, tenaga akuntansi, dan 47 orang relawan dari masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren, menyatakan bahwa penerapan program MBG tidak hanya meningkatkan gizi anak tetapi juga menjadi langkah pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Papua Barat.
Ia menambahkan, pemenuhan gizi terhadap anak-anak Papua akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua dan Papua Barat.
“Sebagai Anggota DPR RI Dapil Papua Barat saya selalu mendukung program MBG dengan melakukan sosialisasi di beberapa daerah di Papua Barat,” katanya.
